Jakarta, 9 Mei 2025 — Dalam upaya memperkuat sistem keamanan maritim nasional, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menggelar Rapat Identifikasi Isu Penguatan Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional yang berlangsung di Kantor Bakamla RI Rawamangun, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
Rapat strategis ini dipimpin oleh Laksamana Pertama Bakamla Dafit Santoso, selaku Direktur Strategi Keamanan Laut Bakamla RI, sebagai bentuk tindak lanjut atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 mengenai Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Sistem Informasi Maritim Terintegrasi Jadi Prioritas
Dalam sambutannya, Laksma Dafit Santoso menekankan pentingnya sistem informasi yang terintegrasi dan responsif sebagai tulang punggung pengawasan dan deteksi dini terhadap berbagai ancaman laut. Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan di laut, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar harus memiliki kemampuan pengumpulan dan analisis data maritim secara real-time yang dapat diakses oleh seluruh instansi terkait.
“Sinergi antar lembaga dan interoperabilitas data adalah kunci dalam menghadapi tantangan keamanan laut yang semakin kompleks,” ujar Laksma Dafit.
Kolaborasi Lintas Kementerian dan Lembaga
Rapat ini juga menghadirkan narasumber lintas sektor, antara lain:
- Marsekal Pertama TNI Agus Pandu Purnama dari Kemenko Polhukam RI
- Ivan Syahreza, S.T. dari Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital
Keduanya menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur teknologi informasi serta urgensi kolaborasi dalam audit dan keamanan siber maritim nasional.
Sembilan Instansi Strategis Ikut Terlibat
Kegiatan ini melibatkan sembilan instansi strategis yang memiliki otoritas dan kepentingan dalam pengamanan laut nasional, yaitu:
- TNI Angkatan Laut
- Polair (Polisi Perairan)
- Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)
- Kenavigasian Kementerian Perhubungan
- PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rekomendasi strategis terkait penguatan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut Indonesia yang terkoordinasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika ancaman.
“Diskusi terbuka dan kolaboratif ini diharapkan melahirkan solusi konkret guna memperkuat sistem informasi maritim nasional,” tutup Laksma Dafit.
