KOTA BEKASI, – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2025. Rakor ini bertujuan meningkatkan sinergi, menyamakan persepsi, dan mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dalam penegakan hukum daerah dan pelayanan masyarakat. Acara diselenggarakan di ruang Nonon Soenthanie, Kantor Pemerintahan Kota Bekasi, Rabu (23/7).

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa rakor ini penting untuk menyamakan pemahaman dalam menjalankan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan peran Satpol PP dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah.

“Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan terlibat aktif memberikan pembinaan, penyuluhan, penanganan, perlindungan, dan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penegakan hukum untuk pembangunan Jawa Barat,” ujar Harris Bobihoe.

Menurut orang nomor dua di Kota Bekasi itu, koordinasi sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan aturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda), mengingat terus meningkatnya tantangan pembangunan di tiap daerah.

“Melalui rakor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Jabar ini, diharapkan adanya peningkatan koordinasi dan pola tindak sehingga nantinya terwujudnya kesamaan persepsi dan keselarasan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta stakeholder bisa selaras dalam menjalankan perannya masing-masing demi pembangunan Jawa Barat ke depannya,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat kerja ini di Pusat Pemerintahan Kota Bekasi.

Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe menekankan bahwa Satpol PP, sebagai institusi penegakan Perda kepala daerah, harus selalu menjaga wibawa citra pemerintah. Ia berpesan agar personel Satpol PP tetap mengedepankan spirit humanis dalam penegakan aturan dan hukum yang berlaku, serta terus meningkatkan profesionalisme untuk menunjang keberhasilan tugas di tiap daerah.

“Pemerintah Kota Bekasi dengan didukung DPRD tentunya akan selalu memberikan perhatian perbaikan kesejahteraan tunjangan keberhasilan dengan risiko pekerjaan, dan juga memberikan dukungan sarana dan prasarana untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan konsep menjaga keamanan seutuhnya sehingga ketenteraman tercipta. Maka, Jabar Istimewa dan Kota Bekasi yang nyaman serta sejahtera dapat terwujud,” imbuhnya.

Adapun, tujuan utama rakor ini adalah meningkatkan sinergi dan kesamaan persepsi antara Satpol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jabar dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan hukum.

“Persamaan persepsi antara Pol PP Provinsi dan Pol PP Kabupaten/Kota se-Jabar ini kami harapkan dapat tetap terjaga dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk penegakan peraturan daerah serta hukum ke depannya demi penegakan kewibawaan pemerintah untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan demi pembangunan Jabar ke depannya,“ tutup Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.