GANTARITV.COM Jakarta – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya evaluasi dan pembenahan dalam pengelolaan arus mudik pasca pelaksanaan Operasi Ketupat 2025. Pernyataan ini disampaikan saat menerima paparan hasil Survei Evaluasi Pengamanan Arus Mudik 2025 dan Rencana Mudik 2026 dari Dekan FISIP Universitas Indonesia, Prof. Semiarto Aji Purwanto, di NTMC Korlantas Polri, Selasa (15/4/2025).
Dalam paparannya, Kakorlantas menekankan perlunya peningkatan tata kelola transportasi publik dan kesiapan infrastruktur agar pelaksanaan mudik tahun-tahun mendatang lebih optimal dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Operasi Ketupat ini rutin kita laksanakan. Maka dari itu, ke depan harus jauh lebih baik. Kita harus belajar dari pengalaman agar pengelolaan mudik 2026 lebih tertata,” ujar Irjen Pol Agus.
Tata Kelola Transportasi dan Infrastruktur Jadi Sorotan Utama
Menurut Kakorlantas, salah satu aspek yang harus dibenahi adalah kesiapan moda transportasi publik. Ia menyoroti pentingnya jaminan keselamatan dalam penyediaan moda transportasi bagi masyarakat yang hendak mudik.
“Tata kelola moda transportasi penting sekali. Pemerintah harus menyiapkan moda transportasi yang aman dan berkeselamatan,” jelasnya.
Selain itu, kondisi infrastruktur seperti jalan nasional, jalan tol, dan jalur alternatif juga sangat mempengaruhi efektivitas pengamanan serta kenyamanan perjalanan.
“Walaupun personel diturunkan, kalau kondisi jalan belum siap, akan tetap sulit. Perlu pengelolaan yang menyeluruh,” tambah Kakorlantas, menyebut beberapa titik rawan seperti Nagreg, Puncak, dan Mengkreng.
Pendekatan Berbasis Data dan Keterlibatan Pemda
Dalam hal manajemen lalu lintas, Kakorlantas mendorong pendekatan berbasis data real time agar rekayasa lalu lintas bisa dilakukan secara presisi. Ia mencontohkan keberhasilan strategi one way nasional sebagai hasil dari analisis parameter dan data di lapangan.
“Tidak cukup dengan prediksi, kita butuh data terkini dan pengalaman lapangan. Harus ada pola tindakan yang disiapkan dengan matang,” tegasnya.
Untuk mendukung perencanaan yang lebih akurat, Kakorlantas mengusulkan pelibatan pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan pendataan pemudik. Langkah ini diyakini akan membantu merancang kebijakan berbasis data yang lebih konkret.
“Pemda bisa berperan aktif dalam mendata warganya yang akan mudik, sehingga ada gambaran jumlah pemudik dari tiap daerah,” jelasnya.
Dampak Kebijakan Pemerintah dan Harapan ke Depan
Kakorlantas juga mengapresiasi kebijakan Pemerintah seperti pembatasan kendaraan berat dan implementasi Work From Anywhere (WFA) yang dinilai efektif dalam menekan kepadatan lalu lintas selama arus mudik.
“Kebijakan pembatasan truk sumbu tiga dan WFA terbukti berdampak positif. Ini jadi indikator keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendukung Operasi Ketupat,” ujarnya.
Di akhir paparannya, Irjen Pol Agus mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan keberhasilan tahun ini sebagai awal dari langkah-langkah strategis dalam pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan arus mudik nasional.
“Operasi Ketupat memang telah usai, namun tugas kita belum selesai. Inilah awal untuk melangkah lebih kencang ke depan,” pungkasnya.
