KOTA BEKASI – Polres Metro Bekasi Kota melaksanakan simulasi sistem pengamanan Markas Komando (Sispam Mako) skala besar pada Jumat (26/9) pagi. Latihan ini melibatkan 524 personel gabungan dan bertujuan menguji kesiapsiagaan seluruh anggota dalam menghadapi berbagai situasi kontingensi, mulai dari unjuk rasa hingga serangan mendadak ke Mako Polres.

Kegiatan diawali dengan apel pagi dan Tactical Wall Game (TWG) yang dipimpin oleh Wakapolres Metro Bekasi Kota, AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si., dan Kabagops. Latihan Sispam Mako ini menyajikan dua skenario utama untuk melatih respons cepat personel.

Skenario Pertama mensimulasikan unjuk rasa di depan Mako dengan jumlah massa 1.000 orang, dibagi menjadi tiga tingkat situasi: Hijau (aman), Kuning (rawan, ditandai pembakaran ban dan gesekan), dan Merah (chaos, terjadi pengrusakan dan penyerangan). Skenario ini menguji transisi pengamanan dari Tim Negosiator Polwan, Dalmas Awal, hingga Dalmas Lanjut dan Tim Tindak yang melakukan penangkapan.

Skenario Kedua mensimulasikan serangan mendadak dari kelompok massa besar. Skenario ini menguji kecepatan Alarm Stelling (pengumpulan anggota) dan pengerahan seluruh sumber daya, termasuk kendaraan AWC, APAR, tim evakuasi tahanan dari lantai 6, evakuasi personel rentan, hingga penempatan sniper di titik strategis. Seluruh personel dilatih untuk memahami peran masing-masing, dari pengamanan perimeter hingga pengamanan di setiap lantai dan gudang senjata.

Kapolres Metro Bekasi Kota, KBP Kusumo Wahyu Bintoro, S.H., S.I.K., M.H., menekankan pentingnya latihan ini sebagai bekal kesiapan operasional.

“Simulasi Sispam Mako ini adalah investasi wajib untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh anggota kami. Kami tidak berharap situasi terburuk terjadi, namun sebagai aparat penegak hukum, kami harus selalu siap 100% menghadapi segala bentuk ancaman, mulai dari kerusuhan hingga upaya penyerangan Markas Komando. Dengan latihan rutin, setiap personel, dari penjagaan hingga Dalmas, memahami tugas dan tanggung jawabnya secara presisi. Hal ini menjamin bahwa kami dapat melindungi fasilitas negara, personel, dan masyarakat dengan profesional, terukur, dan sesuai prosedur operasional standar.”